BEBERAPA KONSEPSI TENTANG LEGITIMASI KEKUASAAN, BIROKRASI, DAN ADMINISTRASI NEGARA

A. Antara Legitimasi Sosiologis Dan Legitimasi Etis

         Tinjauan etis mengenai kekuasaan (power, autorithy) pertama-tama berkenaan dengan masalah legitimasinya, dalam perkembangan selanjutnya, istilah legitimasi bukan hanya mengacu kepada kesesuaian dengan hukum formal tetapi juga hukum-hukum kemasyarakatan dan norma-norma etis.

Didalam suatu system sosial senantiasa terdapat orang-orang yang memiliki hak dan tanggung jawab yang lebih besar dalam bertindak, orang sepeti itu sering disebut sebagai orang yang memiliki kekuasaan atau punya wewenang untuk mengambil keputusan yang berpengaruh terhadap khalayak. Dengan demikian, kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu.

     Pendobrakan terhadap legitimasi kekuasaan religious melahirkan legitimasi sosiologis, bahwa keabsahan kekuasaan seharusnya ditentukan secara rasional untuk kepentingan bersama dalam suatu organisasi raksasa yang dikenal sebagai negara. Konsep legitimasi sosiologis mendasarkan diri pada fenomena bahwa sekelompok anggota masyarakat bersedia dengan suka rela menyerahkan hak kepada orang yang terpilih untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan tertentu yang menyangkut setiap anggota masyarakat tersebut. Sudah barang tentu pengertian yang inheren dalam kebijakan (policy) tersebut adalah segala bentuk pengambilan keputusan yang bermanfaat, atau sekurang-kurangnya tidak merugikan, bagi setiap unsure atau anggota masyarakat tadi. Weeber melihat adanya tiga corak legitimasi sosiologis melalui konsepsinya tentang domination dalam masyarakat. Pertama adalah kewenangan tradisional (traditional domination), bahwa kekuasaan untuk mengambil keputusan umum diserahkan pada seseorang berdasarkan keyakinan-keyakinan tradisional. Misalnya, seseorang diberi hak atau kekuasaan karena ia berasa dari golongan bangsawan atau dinasti yang memang sudah memerintah untuk kurun waktu yang lama. Jenis kewenangan ini mirio dengan legitiminasi religious. Kedua, kewenangan kharismatik, yang mengambil landasan pada charisma pribadi seseorang sehingga ia dikagumi dan dihormati oleh khalayak. Ketiga, kewenangan legal-rasional yang mengambil landasan dari hukum-hukom formal dan rasional bagi dipegangnya kekuasaan oleh seorang pemimpin.

    Legitimasi sosiologis menyangkut proses interaksi didalam masyarakat yang memungkinkan sebagian besar kelompok sosial setuju bahwa seseorang patut memimpin mereka dalam periode pemerintahan tertentu. Singkatnya, legitimasi sosiologis mempertanyakan mekanisme motivatif mana yang nyata-nyata membuat masyarakat mau menerima wewenang penguasa. Paham sosiologis ini mengandung beberapa perbedaan mendasar dengan paham ilmu etika tentang legitimasi yang hendak kita telaah lebih lanjut. Jika legitimasi sosiologis melihat kewenangan atas kekuasaan berdasarkan bulat tidaknya kesepakatan yang terjelma dalam masyarakat, legitimasi etis melihat kesesuaian antara dasar-dasar kekuasaan itu dari sudut norma-norma moral. Dengan demikian legitimasi etis bukan sekedar menyangkut opini maysrakat mengenai keabsahan seseorang dalam kekuasaannya, bukan pula hanya berkaitan dengan tatanan hukum tertulis yang berlaku didalamnya, tetapi lebih dari itu ia mencoba meletakkan prinsip-prinsip moral atas kekuasaan tadi.

    Pertama, kerangka legitimasi etis mengandaikan bahwa setiap persoalan yang menyangkut manusia hendaknya diselesaikan secara etis termasuk persoalan kekuasaan. Masalahnya tidak sekedar bagaimana menumpas pemberontakan atau mencegah gerakan-gerakan kudeta itu, melainkan apa yang mendorong orang-orang untuk bertindak maker serta legalitas morakl dan kebijakan-kebijakan yang diambil rezim selama ia berkuasa. Inilah perbedaan pokok paham etis dengan paham pragmatis maupun utilitarian.

      Kedua, legitimasi etis berada di setiap tatanan normative dalam perilaku manusia. Normative etika tidak saja diperkenankan mempertanyakan hukum positif, aturan perilaku, pandangan hidup, tetapi bahkan boleh dan bisa mempertanyakan doktrin dan ideology yang mendasari cara pandang suatu bangsa. Ideology suatu bangsa acapkali memiliki sisi sempit yang hanya melihat apakah kebijakan-kebijakan yang diambil oleh seorang pengusaha sudah cocok dengan ajaran yang terkandung dalam ideology tersebut, ia mensyaratkan bahwa pertama-tama ideology mesti diterima. 

Akhirnya, karena etika tidak mendasarkan diri pada pandangan-pandangan moral de facto yang berlaku dalam masyarakat saja, legitimasi etis takan pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Legitimasi kekuasaan misalnya, tidak dapat dibuktikan dari kenyataan bahwa setiap anggota masyarakat dalam suatu negara tunduk dalam perintah-perintah sang penguasaha. Selalu terdapat kmu ngkinan bahwa ketaatan atau ketundukan itu tercipta karena naluri, paksaan, ataupun ancaman. Oleh sebab itu, pengertian legitimasi terkadang berada diluar apa yang diterima oleh kebanyakan orang pada lingkup sosial tertentu. Bila pihak-pihak tertentu sudah mulai bersaing meraih kekuasaan dan merasakan berbagai keuntungan dari kekuasaan itu, alas an-alasan pembenar (judgements) untuk mendudukinya sudah tidak murni lagi. 

B. Legitimasi Kekuasaan Negara Menurut Beberapa Pemikir

Negara adalah suatu bentukan permanen yang terdiri dari orang-orang yang hidup bersama dalam suatu teritori dan organisasi dibawah suatu pemerintahan yang bebas dari kontrol luar serta membentuk memberlakuan hukum di dalam batas-batas negara tersebut.

Unsur pokok yang biasanya dikaitkan dengan negara ialah:

1. Penduduk atau sekelompok orang, yang jumlahnya relatif besar

2. Wilayah/teritori yang pasti

3. Organisasi politik atau sistem pemerintahan yang mengorganisasi kelompok tersebut ke dalam            suatu “tubuh politik”

4. Kedaulatan (sovereignty).

     Istilah pemerintahan (goverment) merujuk kepada orang-orang yang memilki fungsi kontrol politis pada waktu tertentu. Maka aparat pemerintahan berbeda dengan warga negara biasa yang menjadi anggota negara tetapi tidak menjadi bagian dari tubuh pemerintah.kedaulatan memiliki dua aspek. Ia mensyaratkan adanya kebebasan eksternal maupun otoritas internal, atau kekuasaan untuk memberlakukan hukum dan memaksakan ketaatan.

1. Plato 

    Sebagai seorang filsuf, Plato terpengaruh ajaran Socrates bahwa kebajikan (virtue) berisi pengetahuan mengenai hal-hal yang baik, karena itu masalah bagi kita semua adalah membangun suatu negara yang didalamnya semua orang tertarik pada kebajikan. 

Dalam model distribusi kekuasaan antara penguasa dan yang dikuasai, Plato mengandaikan bahwa para penguasa memperoleh hak memakai kekuasaan untuk mencapai kebaikan publlik dari kecerdasan mereka yang luar biasa.

2. Thomas Aquinas

      Masalah keadilan diterjemahkan ke dalam dua bentuk yaitu pertama, keadilan yang timbul dari transaksi-transaksi seperti pembelian penjualan yang sesuai dengan asas-asas distribusi pasar, dan kedua, menyangkut pangkat bahwa keadilan yang wajar terjadi bila seorang penguasa atau pemimpin memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya berdasarkan pangkat. 

Kemudian, St. Thomas Aquinas membahas tentang hukum melalui pembedaan jenis-jenis hukum berikut ini menjadi tiga.

a. Hukum Abadi (Lex Eterna)

    Kebenaran dari hukum ini ditunjang oleh kearifan Ilahi yang merupakan landasan dari segala ciptaan. Manusia merupakan salah satu makhluk yang mencerminkan kebijaksanaan Sang Pencipta. Makhluk itu ada, dan bahwa makhluk itu bebentuk atau berkodrat sebagaimana adanya karena itulah yang dikehendaki-Nya. Oleh sebab itu, manusia sebagai makhluk yang berakal budi wajib memenuhi setiap apa yang menjadi kehendak Tuhan dan mempertanggungjawabkannya secara sungguh-sungguh.

b. Hukum Kodrat (Lex Naturalis)

    Hukum ini dijadikannya sebagai dasar dari semua tuntutan moral. Menurut Aquinas, Tuhan menghendaki agar manusia hidup sesuai dengan kodratnya. Itu berarti bahwa manusia hidup sedemikian rupa sehingga ia dapat berkembang, membangun dan menemukan identitasnya, serta dapat mencapai kebahagiaan. 

c. Hukum Buatan Manusia (Lex Humana)

    Hukum ini dimaksudkan untuk mengatur tatanan sosial sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dan keadilan. Norma-norma hukum berlaku karena adanya perjanjian antara penguasa dengan rakyatnya. Aquinas menekankan bahwa isi hukum buatan manusia hendaknya sesuai dengan hukum kodrat. Kekuasaan harus memiliki legitimasi etis. Kekuasaan hanyalah suatu kenyataan fisik dan sosial, tetapi tidak memuat suatu wewenang.

3. Niccolo Machiavelli

        Machiavelli sesungguhnya sangat mendambakan suatu negar yang kuat, kokoh, dan tidak selalu dirongrong oleh tindakan korup. Ia merindukan suatu keadaan di mana negara merupakan pusat kekuasaan yang didukung sepenuhnya oleh rakyat banyak sehingga dapat menjalankan roda pemerintahan dengan lancar. Untuk itu sang pemimpin harus punya kekuatan untuk mempertahankan kekuasaannya. Satu-satunya kaidah etika politik yang dianut oleh Machiavelli ialah bahwa apa yang baik adalah segala sesuatu yang mampu menunjang kekuasaan negara.

       Sayangnya, Machiavelli bergerak terlalu jauh ketika mengatakan bahwa tindakan-tindakan yang jahatpun dapat dimaafkan oleh masyarakat asal saja penguasa mencapai sukses. Bahwa kekejaman, asal dipakai secara cepat, merupakan sarana stabilisasi kekuasaan raja yang mutlak ada. 

4. Thomas Hobbes

     Dasar dari ajaran Hobbes adalah tinjauan psikologis terhadap motivasi tindakan manusia. Dia menemukan bahwa manusia selalu memiliki harapan dan keinginan yang terkadang absurd, licik, dan emosional. Semua itu akan berpengaruh apabila seorang manusia menggenggam kekuasaan. Akan tetapi, Hobbes tidak hanya asik dengan pembahasan tentang teknik-teknik perebutan dan pertahanan kekuasaan sebagaimana Machiavelli, tetapi mengaitkan masalah-masalah tersebut dengan legitimasi kekuasaan politik. Hobbes mengatakan bahwa untuk menertibkan tindakan manusia, mencegah kekacauan, dan mengatasi anarki, kita tidak mungkin mengandalkan kepada imbauan-imbauan moral. Negara harus membuat supaya manusia-manusia itu takut, dan perkakas utama yang mesti digunakan adalah tatanan hukum. Sebab itu negara harus benar-benar kuat.

5. Jean-Jacques Rousseau

    Dia berusaha mendefinisikan kembali keprihatinan moral dalam komunitas moral sehingga dia mewakili sudut pandang alternatif yang memberikan kekuasaan yang besar kepada komunitas sebagai satu keseluruhan. Jadi, berbeda dengan Hobbes yang memandang ketertiban berada pada seorang penguasa tunggal (raja yang berdaulat), Rousseau memandang ketertiban yang dihasilkan sebagai akibat dari hak-hak yang sama.

C. Gagasan tentang Demokrasi

        Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana kekuasaan terletak pada mayoritas rakyat dan pelaksanaannya dilakukan melalui wakil-wakil yang terpilih. Kekuasaan ini juga dilaksanakan dalam konteks jaminan atas hak-hak minoritas. Sebuah ungkapan yang terkenal untuk menggambarkan demokrasi ialah government of people, by people, for people. Di dalam demokrasi, setiap warga negara punya andil dalam menentukan hukum kendatipun ukuran andil untuk masing- masing warga negara berlainan. Bagaimana pembenaran etis bagi demokrasi? Demokrasi bukan sekadar sebuah teori mengenai pemerintahan atau negara, ia juga merupakan teori tentang manusia dan masyarakat manusia. la merupakan suatu pandangan hidup yang secara esensial terkandung dalam dasar-dasar moral, sedangkan konsepsi totalitarian justru menolak beberapa postulat dasar moralitas.

       Pertama, demokrasi berlandaskan pada keyakinan nilai dan martabat manusia {worth and dignity of man). Kebenaran mempunyai landasan kebaikan dan kebaikan adalah sesuatu yang dianggap bernilai bagi manusia. Karena manusia sebagai pribadi punya keyakinan diri, inteligensi, diskriminasi etis, apresiasi estetika, dan karakteristik-karakteristik unik lainnya, ia merupakan tujuan dari nilai tersebut. Manusia memiliki suatu kadar transendental karena ia hidup pada titik di mana alam dan jiwa bisa menyatu. Kedua, karena sifat dan nilai manusia, demokrasi mengandung implikasi adanya konsep kebebasan manusia. Manusia harus bebas berpikir dan mengungkapkan pikiran maupun perasaannya. Kebebasan bukan milik negara atau suatu kelompok dalam masyarakat. Pencengkeraman  kebebasan individu oleh negara identik dengan pandangan totalitarian.

     Kebebasan dilandasi oleh sifat-sifat alami manusia serta kondisi-kondisi yang diperlukan guna pengembangan moral, intelektual, dan spiritualnya. Akan tetapi, sekalipun kebebasan merupakan titik sentral dalam pandangan hidup kita, ia tidak bersifat absolut. Kebebasan yang tak terkendali tanpa disertai kontrol diri dapat mengakibatkan pelbagai ekses yang mengarah pada konflik. Persyaratan ketiga bagi demokrasi ialah aturan hukum {rule of law). Demokrasi berarti adanya suatu aturan hukum yang pasti  atau hidup yang bebas di bawah hukum. Manusia dapat   menikmati kebebasan dengan sebenar-benarnya hanya apabila  kebebasan itu tidak mengganggu kebebasan dan hak-hak orang  lain. Demokrasi tepat berada di titik tengah antara anarki dan irani. Tujuannya adalah keadilan, pemberian yang sepadan kepada setiap orang sesuai hak-haknya. Biarpun keadilan yang utuh itu jarang bisa benar-benar tercapai, jika hukum sudah digariskan secara jelas, masuk akal, dan cukup manusiawi, maka kebanyakan orang niscaya akan mendukung hukum tersebut serta menginginkan diperkuatnya aturan-aturan hukum yang dimaksud. Hukum juga memiliki rumusan situasi [definition of the situation) yang memungkinkan keluwesan pelaksanaannya. Aturan hukum hendaknya terhindar dari nafsu, prasangka, dan hak-hak istimewa [privilege); orang dapat melakukan banding atas setiap keputusan resmi yang ditetapkan oleh hakim. Hukum bisa saja bersifat semena-mena dan tiranis atau sekadar mencerminkan kekuatan minoritas serta kelompok-kelompok kepentingan tertentu. Oleh sebab itu, kita harus memperhatikan asas yang keempat yaitu asas persetujuan [principle of consent).

        Demokrasi didasarkan pada asumsi tentang pentingnya kontrol kerakyatan [popular control) atas isu-isu kebijakan yang mendasar. Pemerintah harus memiliki kekuatan dan otoritas. Akan tetapi, kekuatan itu jangan lantas berarti kejahatan; kekuatan telah diselewengkan jika itu menyebabkan kejahatan. Kekuasaan yang tidak bertanggung jawab mungkin digunakan untuk kepentingan kelompok yang memiliki kekuasaan tersebut. Di dalam masyarakat yang sempurna dan ideal, setiap orang akan memahami dan mendukung setiap aturan hukum. Namun, karena masyarakat yang sempurna tak pernah terwujud, maka yang terbaik adalah tercapainya aturan mayoritas dengan tetap memberi hak kepada minoritas bila ia mampu melakukamiya melalui persuasi dan perombakan yang rasional. Asas persetujuan mensyaratkan kesediaan untuk memusyawarahkan pelbagai persoalan serta menempatkannya dalam pembicaraan dan  pertimbangan yang mendalam.

      Beberapa Konsepsi tentang Legitimasi Kekuasaan  Dua asas tambahan atau postulat-postulat bagi demokrasi masih dapat diuraikan secara singkat. Keduanya berkaitan dengan konsep kesejahteraan umum yang secara eksplisit dinyatakan dalam konstitusi negara dengan berbagai implikasi yang mengiringinya. Sebagai prinsip kelima, demokrasi mengandaikan bahwa melalui sarana-sarana yang ada padanya keadaan dunia akan menjadi lebih baik dan masyarakat memikul tanggung jawab untuk mencapai tujuan itu. Inilah prinsip perbaikan {betterment), atau kemajuan {progress). Ini bukan merupakan optimisme yang mengada-ada, suatu keyakinan bahwa kemajuan pasti akan tercapai dan berkesinambungan. Akan tetapi, ia juga bukan merupakan pesimisme yang mengatakan bahwa perbaikan kondisi manusia hanyalah harapan-harapan kosong. Demokrasi hendak melangkah dari apa yang ada menuju apa yang seharusnya. Ketika suatu peningkatan dan perbaikan tercapai, ada kepastian bahwa semua itu harus dibagi-bagikan secara merata kepada rakyat. Ini membawa kita kepada asas keenam, konsep persamaan {theconcept of equality). Dorongan ke arah cita persamaan hendaknya bisa menjebol tembok-tembok kelas, agama, jenis kelamin, warna kulit, dan ras di dalam kebijakan-kebijakan sipil dan politis. Keyakinan akan persamaan muncul dari kenyataan bahwa meskipun memiliki perbedaan-perbedaan fisik dan intelektual, manusia juga memiliki potensi humanisme yang mengandung kedalaman nilai. Hukum dan pranata dapat disusun untuk menambah dan memperbesar perbedaan- perbedaan yang memecah-belah manusia maupun untuk menekankan humanisme yang menyatukan mereka. Nafsu manusia yang tak terkendali acapkali mendorongnya untuk mengambil setiap keuntungan dari orang lain, merebut Han mpmiliki vane paling disenangi untuk dirinya tanpa memerdulikan pihak-pihak lain.

     Namun, manusia yang punya tingkatan kebajikan lebih tinggi akan berusaha mencari landasan yang tepat bagi kesejahteraan manusia serta memberikan hak-hak kepada yang lemah maupun yang kuat untuk hidup serta melestarikan kehidupan. Tugas demokratis adalah untuk memberikan kepada setiap orang peluang- peluang untuk tumbuh dan dewasa. Demokratis atau tidaknya suatu negara tergantung kepada ada tidaknya peluang rakyat untuk mengontrol pemerintah mereka dan bagaimana kondisi hidup mereka. Karena diketahui bahwa setiap manusia mampu untuk menentukan diri sendiri (self-government), setiap usaha untuk merintanginya dalam menentukan dirinya akan cenderung mengurangi atau  menghancurkan martabat dan tanggung jawab diri, beserta kebahagiaan dan karakter yang dimilikinya. Maka perlu ditambahkan bahwa demokrasi tidak tergantung kepada suatu corak pranata mana pun. Semangat dan keyakinan-keyakinannya jauh lebih penting ketimbang perangkat atau instrumen yang dipergunakan untuk mengungkapkan semangat itu. Demokrasi juga mendapat serangan kuat dari berbagai pihak. Argumentasi yang menentang itu antara lain menyebutkan adanya pemerintahan yang hanya dikendalikan oleh orang yang tanggung, kelas menengah, orang-orang yang tidak paham mengenai kebijakan negara, serta orang-orang yang mudah goyah oleh emosi hingga gampang terkecoh; yakni orang-orang yang tidak efisien dan lamban bertindak; dan itu memberi peluang yang besar bagi korupsi dan manipulasi karena adanya kepentingan-kepentingan khusus atau politisi-politisi yaiig termasuk ke dalam "lingkaran dalam". Sebagian kaum fasis menyerang langsung ke arah basis pemerintahan perwakilan itu

D. Birokrasi: Konsep, Tujuan, dan Model

Dewasa ini masyarakat begitu peka dengan istilah birokrasi. Hampir semua lapisan sosial mengenal sebutan birokrasi, terutama di kalangan terdidik. Harus diakui bahwa citra tentang konsep birokrasi memang sudah demikian buruk. Barangkali kita memerlukan terminologi baru untuk mengangkat citra tersebut. Secara epistemologis istilah birokrasi berasal dari bahasa Yunani: Bureau, yang artinya meja tulis atau tempat bekerjanya para pejabat.

Seperti telah diutarakan, birokrasi sesungguhnya dimaksudkan sebagai sara bagi pemerintah yang berkuasa untuk melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan aspirasi masyarakat. Birokrasi mula-mula dibentuk supaya keputusan-keputusan pemerintah dapat dilaksanakan dengan sistematis melalui aparat-aparat negara.

Ciri-ciri pokok dari struktur birokrasi menurut Max Weber :

1. Birokrasi melaksanakan kegiatan-kegiatan reguler yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-                 tujuan organisasi, didistribusikan melalui cara tertentu, dan dianggap sebagai tugas-tugas resmi.

2. Pengorganisasian kantor mengikuti prinsip hierarkis.

3. Pelaksanaan tugas diatur oleh suatu “sistem peraturan-peraturanabstrak yang konsisten” dan               mencakup juga penerapan aturan-aturan itu dalam kasus-kasus tertentu.

4. Pejabat yang ideal melaksanakan tugas-tugasnya dengan semangat sine ira et studio (formal dan         tidak bersifat pribadi)

5. Pekerjaan dalam organisasi birokratis didasarkan pada kualifikasi teknis dan dilindungi dari                 pemecatan oleh sepihak.

6. Pengalaman menunjukan bahwa tipe oragnissi administratif yang murni berciri birokratis dilihat         dari sudut teknis akan mampu mencapai tingkat efisiensi yang tertinggi.

      Dengan demikian, efisiensi administratif yang tinggi adalah hasil yang diharapkan dari adanya berbagai ciri birokrasi sebagaimana dikemukakan oleh Weber.

Beberapa pemahaman yang lazim dianut tentang birokrasi :

1. Inefiensi Organisasi 

      Pengertian ini muncul karena begitu banyaknya peraturan formal yang harus diikuti jika orang berhubungan dengan birokrasi. Banyak orang yang kemudian menggambarkan birokrasi sebagai penyakit orgabisasi yang mesti diberantas. E Strauss dalam bukunya The ruling Servant (1961) menyebutkan istilah birokrasi bagi banyaknya ketidaksempurnaan dalam struktur dan fungsionalisasi organisasi-organisasi besar. Sedangkan Michael Crozier dalam bukunya The Bureaucratic Phenomenon (1964) melihat birokrasi sebagai suatu organisasi yang tidak dapat memperbaiki perilakunya dengan cara belajar dari kesalahan.

2. Kekuasaan atau Pemerintahan yang Dijalankan Pejabat

      Dalam konsep ini birokrasi dirumuskan sebagai pemerintahan oleh para pejabat negara. Sesuai dengan teori politik klasik, di dalam suatu negara diangkat orang-orang yang dipandang layak untuk mengambil keputusan bagi rakyat banyak. Dalam kaitan ini terdapat argumentasi normatif yang mensyaratkan bahwa kekuasaan itu hendaknya tidak dipergunakan secara sewenang-wenang melainkan digunakan untuk kebaikan seluruh rakyat.

3. Administrasi dalam Organisasi Negara

Aparat birokrasi merupakan salah satu lembaga yang melaluinya kegiatan untuk mencapai tujuan dijalankan. Kegiatan administrasi dilaksanakan dalam sebuah organisasi raksasa yaitu Negara. Ciri-ciri dari kegiatan administrasi antara lain spesialisasi tugas, hierarki otoritas, badan ketrampilan serta peran-peran khusus. Staf-staf dalam birokrasi dipilih berdasarkan sistem imbalan sehingga mereka mampu menjadi pendukung efisiensi tugas-tugas pelayanan public.

4. Masyarakat Modern

Pandangan yang menyatakan bahwa birokrasi adalah masyarakat modern itu sendiri berpendapat bahwa organisasi-organisasi merupakan miniature masyarakat, dan masyarakat yang maju adalah masyarakat yang memiliki organisasi-organisasi yang tangguh. Work and Authority in Industry (1956) juga mengandaikan adanya sistem administrasi Negara yang mirip dengan perusahaan besar, dan ia menggunakan istilah birokrasi untuk mewakili pandangan-pandangannya. Namun pada kenyataanya birokrasi yang berlebihan akan menimbulkan ekses-ekses yang merugikan.

5. Organisasi Rasional

Gagasan rasionalitas merupakan landasan dari tipe ideal birokrasi. Prinsip-prinsip pembagian kerja, pelimpahan wewenang, impersonalitas, kualifikasi teknis, dan efisiensi merupakan cirri-ciri yang melekat oada birokrasi. Prinsip-prinsip pembagian kerja, pelimpahan wewenang, ipersonalitas, kualifikasi teknis, dan efisiensi merupakan cirri-ciri yang kuat dalam birokrasi.

Ada banyak pendapat bahwa birokrasi hanya terdapat pada lingkup Negara atau sistem kepegawaian Negara saja, tetapi kenyataan menunjukkan bahwa pola-pola yang menjadi ciri birokrsi seperti yang dikemukakan Weber juga banyak terdapat pada organisasi-organisasi swasta. Dalam kehidupan kenegaraan modern, birokrasi semakin menjadi perangkat sentral untu memenuhi kebutuhan masyarakat, dan bahkan para pemimpin berpikiran bahwa masyarakat hanya akan mendapatkan pelayanan public yang memuaskan hanya jika itu diselenggrakan melalui birokrasi modern. Alasan birokrasi dirasa semakin diperlukan dengan alasan adanya: pluralism politik, proses konsentrasi, dan kompleksitas teknologi.

E. Wibawa Pemerintah

Cara pandang melihat legitimasi kekuasaan untuk melihat bagaimana kebijakan Negara harus diterjemahkan dalam tindakan nyata oleh para aparat birokrasi. Di dalam birokrasi Gaya kepemimpinan (leadership style) juga diterapkan oleh para birokrat, secara umum terdapat tiga gaya kepemimpinan. Yaitu Pertama, gaya otoriter yang dilakukan oleh pimpinan yang mementingkan wewenang dan pengambilan keputusan yang cepat dan pasti. Pimpinan lebih banyak memerintah dan bawahan tinggal melaksanakan. Kekuasaan pemimpin tampak menonjol dan untuk menjaga ketaatan bawahan digunakan hukum-hukum yang ketat, intimidasi, atau bahkan paksaan. Kedua, pimpinan demokkrasi yang lebih lunak dalam memandang kekuasaan. Dia mengambil keputusan berdasarkan pendapat-pendapat dari bawahan, suara terbanyak atau aturan yang ada disamping pertimbangan-pertimbangan sendiri.  Ketiga, gaya kepemimpinan bebas seolah-olah menyerahkan proses pelaksanaan kebijaksanaan kepada bawahan. Pemimpin yang bebas tidak banyak memiliki pendapat sendiri dan lebih banyak berfungsi sebagai coordinator.

Sesuai dengan gagasan tentang demokrasi, pemimpin yang memiliki lebih banyak segi positif dan lebih diperlukan dalam birokrasi modern adalah pimpnan yang demokratis. Yaitu tokoh yang berani menerima tanggung jawab, berani bertindak, disiplin tinggi, tetapi tetap berani mendengar aspirasi rakyat kecil. Pemimpin yang terlalu bebas sering kali juga tidak tepat karena kurang tegas dalam pengambilan keputusan dan akhirnya dapat menimbulkan anarki. Asaas yang mendasari pola pemilihan atau recruitmen pemimpin-pemimpin yang demokratis adalah keterbukaan. Setiap warga Negara memiliki peluang yang sama untuk menduduki posisi pemimpin asalkan memenuhi kualifikasi yang telah disepakati bersama.  Seorang pemimpin dipilih melalui seleksi yang didasarkan pada jasa-jasa terhadap rakyat, reputasi keberhasilan dalam menjalankan kebijakan public, inteligensia pengalaman serta persyaratan lain sepenuhnya menjadi hak rakyat untuk menentukan. Inilah yang disebut sebagai kekuasaan konstitusional.

     Untuk mengetahui landasan kekuasaan konstitusional bagi birokkrasi  pertama kita lihat dari proses pendelegasian wewenangdari rakyat seperti lembaga-lembaga tinggi yang nantinya akan akan merumuskan kepentingan umum (public interest). Kepala Negara yang ditunjuk rakyat disamping harus mengambil keputusan yang bersifat politis juga harus mengambil keputusan yang sifatnya administratif. Kepala Negara sebagai perangkat eksekutuf diberi hak untuk menyusun satuan organisasi Negara yang lebih kecil beserta jajaran pelaksananya yang inilah nantinya membentuk birokrasi public yang memiliki pertanggung jawaban terhadap herarkis pada dewan dewan perwakilan rakyat. Dalam menjalankan tugasnya  diberi kekuasaan bertindak sesuai ketentuan peraturan yang ada. Memiliki klaim memerintah karena ai memiliki legislasi tersirat (tekstual legitimacy) sebagai perangkat ekskutif. Sumber kekuasaan tindakan (direction) adalah rakyat sehingga wibawa birokrat hanya bisa dijamin sejauh ia memperhatiakn kepentngan rakyat.

       Suatu masyakakat yang demokratis sangat tergantung pada kesediaan kepada warga Negara untuk menaati hukum, membayar pajak dan sebagainya, dan kesediaan seperti ini erat kaitannya dengan kepercayaan warga Negara kepada pemerintah.tanda-tanwa warga Negara dapat dilihat dari adanya perubahan-perubahan nyata dalam opini masyarakat. Kepercayaan warga Negara untuk sebagian besar tergantung kepada apakah tuntutan legal serta pembatasan-pembatasan diatas dipandangperlu atau ada manfaatya. Kepercayaan itu juga tergantung kepada apakah persyaratan yang menerapan aturan itu cukup beralasan, apakah layanan yang diberikan benar-benar memuaskan, Dan  apakah tindakan hukum dan administrative memang punya jatidiri dan aspirasi pasa warga Negara itu. Untuk menjamin kelancaran program atau kebijaksanaanyang dibuatnya para birokrat harus selalu memperhatikan reaksi masyarakat terhadap program-program yang telah dilaksanakan.

       Para birokrat harusnya bekerja berdasarkan asumsi bahwa keterbukaan akan lebih berhasil dalam mendorong partisipasi produktif warga Negara dalam formulisa kebijakan maupun program, hingga peningkatan kepercayaan warga Negara terhadap pemeritahannya. Hal ini nantinya akan meningkatkan kualitas pemerintahan kearah yang lebih efektif, tanggap dan bertanggung jawab.sehingga kepercayaan disini sangat dipengaruhi oleh komitmen politik dengan nilai-nilai yang demokratis. Kepercayaan akan meningkat jika kebijakan dan keputusan birokrasi menunjukan perlakuan yang adil didepam hukum , jika mereka melindungi hak dan kebebasan pribadi (privacy) setiap warga Negara, dan jika mereka mengarahkan proses administrasike arah layanan yang adil dan netral.

F. Filsafat Normatif bagi Administrator

       Pejabat public berfungsi sebagai administrator dan seorang abministrator harus mengabdi kepada kepentingan umum. oleh karena itu harus memenuhi persyaratan teknis seperti intelegensia, kemampuan mengambil keputusan (decivense), wawasan kedepan, atau kemahiran manajemen, mereka harus memiliki landasan normative yang tergantung dalam nilai-nilai moral. Ini yang menentukan apakah WN menaati ketentuan lembaga pemerintah hanya karena hukum formal atau kedudukan pejabat tinggi ataukah karena mereka mencintai para pemimpin atau pejabat karena kearifan dan keluhuran budi tingkah laku mereka.

   Pelbagai teori fiosofis yang sering dijadikan landasan baik yang berasal dari hukum abadi (naturalism), teori utilitarian, toeri deontologis, individualism maupun teori kebebasan pribadi, ternyata tidak terlalu memuaskan untuk memecahkan semua persoalan. Namun bukan berarti para administrator dapat bertindak sewenang-wenang, karena mereka punya kewajiban untuk tidak mengabaikan kewajiban masyarakat. Namun persoalannya adalah bagaimana cara mengidentifikasi kewajiban-kewajiban dan menyediakan alternative sebagai patokan tunggal yang menuntunnya. Terdapat kaidah umum yang yang masih bisa diikuti,pertama dalam memutuskan persoalan hendaknya memperhatikan pertimbangan normative yang menuju kepada kebaikan bersama

     Salah satu prinsip yang telah dianut sejak peradaban manusia yang pertama ialah prinsip kebajikan (virtue). Oleh karena itu kebajikan menentukan cirri kualitas yang membuat seorang disebut baik (the quality which make man good). Cirri kualitas ini bertalian dengan watak seorang maupun pikirannya sehingga selai didukung oleh kearifan dan kebjaksanaan, kebajikan juga mensyaratkan rasionalitassegi-segi dari orang terjangkau oleh cirri kualitas dalam kebajikan meliputi pemikiran, pengetahuan, keingan, perasaan dan perbuatannya.

     Menjaga keserasian berarti upaya-upaya untuk menghindari untuk menghindari akibat akibat buruk dari perilaku dan tindakan. Disini ditunjukan bahwa perilaku yang buruk atau kurang baik akan menimbulkan cacat (defect) dalam kepribadian, sedangkan perilaku berlebihan akan menimbulkan ekses. Nilai-nilai normative yang juga wajib dianut oleh para administrator juga berkenaan dengan konsep keadilan. Bagi Negara keadilan merupakan cita-cita tertinggi (summon bonum) yang mesti dicapai oleh segala daya upaya. Pemeritah harus menyelenggarakan peraturan dan pengurusan kehidupan masyarakat secara adil melaluai terselenggaranya proses administrasi dalam birokrasi yang adil. Konsepsi keadilan bagi kehidupan benegara dan pemerintahan lazim disebut keadiln politis (political justice)

      Keadilan mestinya dipandang sebagai suatu cita asa tujuan dan unsure yang terdapat dalam semua bentuk hukum. Pemerintahan yang adil mengandaikan adanya hukum yang adil. Keadilan hukum inilah yang akan menentukan terjaminnya terbit sosial.sejalan dengan terjaminnya keadilan hukum tersebut maka administrasi pemerintahan dilengkapi dengan pranata pengadilan yang bertugasmelaksanakan aturan hukum melakukan persidangan mengahakimi keputusan keputusan yang bersifat hukum, dan atau menjamin keadilan procedural. Keadilan yang menyangkut produksi, distribusi dan perdagangan disebut dengan kebijakan ekonomis (economic justice)setiap organisasi dan tatakerja produksi barang dan jasa harus bersifat adil terhadap tenaga kerja sebagai unsure produksi maupun pembeli sebagai konsumen. Konsep tentang keadilan sosial (social justice) mengharuskan disrtibusi pelayanan sosial terhadap setiap unsure masyarakat secara adil. Paraadministrator wajib mengupayakan dengan sungguh-sungguh agar pelayanan public terlaksana scara adil kepada setiap warga tanpa memandang status, golongan jabatan, atau pangkatnya. 

Berbagai pedoman untuk berperilaku dan mengambil keputusan secara adil hendaknya senantiasa diperhatikan. Administrator hendaknya merupakan orang adil dengan kebijakan-kebijakan yang adil beberapa pedoman yang bisa diikuti untuk dapat berperilaku dan bertindak secara adil menurut beberapa putusan atau pendapat filsuf adalah:

1. Dorongan batin yang tetap untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya

2. Tidak sewenang-wenang dan tidak membeda-bedakan orang.

(Plato)

1. Masing-masing unsure kejiwaan –cipta,rasa,karsa menjalankan fungsi sebagaimana mestinyatanpa satu sama lain.

2. Budi rohani dalam keadaan tertib seperti tertibnya keadaan uhuh yang sehat

3. Disiplin diri dengan perasaan hati yang dikendalikan oleh akal

(Philenom)

1. Tidak mau berbuat salah walaupun mau bisa melakukannya

2. Watak yang tulus untuk berbuat adil, bukan karena sekedar ingin tampak adil

3. Menolak mengambil barang berharga milik orang lain walau tidak ada resiko yang merugikan 

(Stanley benn)

1. Memiliki integritas

2. Hidup menurut asas-asas yang konsisten

3. Prinsip hidup tidak tergoyahkan oleh pertimbangan keuntungan hasrat atau perasaan hati.

Landasan yang penting lainnya yaitu kesediaan para administrator untuk mempertanggungjawabkan tindakan, keputusan, dan tindakan yang dibuatnya. Pengertian tanggung jawab memiliki implkasi yang sangat luas bagi administrator. Pertama-tama terdapat pengertian yang disebut pertanggung jawaban hierarkis. Yaitu pertanggung jawaban kinerja secara berjenjang dalam berbagai kedudukan pada birokrasi.  Birokrasi yang menganut asas merit sistem, sehingga pertanggung jawaban hierarkis sangat diperlukan guna mengendalikan organisasi dan sekaligus menilai hasil kerja seseorang dalam jajaran jpelayanan publik. 

Dalam birokrasi diperlukan pertanggung jawaban manajerial (manajerial accountability) yang penilaiaannya banyak menggunakan pertimbangan-pertimbangan rasional objektif. Efisiensi dan efektifitas harus menjadi pertimbangan yang penting dalam elaksanaantugas-tugas mereka, untuk itu mereka harus mempunyai keterampilandalam hal teknis dan pengelolaan organisasi, pandai mengantisipasi masa depan dll. Hal ini terlihat bahwa pertanggung jawaban manajerial membutuhkan kepiawaian, kegesitan, hubungan antar pribadi dan juga intelegensia.

Sistem pertanggung jawaban masyarakat (societal accountability) tidak tertulis dalam kodifikasi perundang-undangan, namn inilah yang menentukan baik buruknya kualitas birokrasi serta wibawa organisasi secara keseluruhan.sekali seorang pejbat gagal mempertanggung jawabkan perbuatannya, seketika itu hancurlah kepercayaan masyarakat kepadanya. Dan akibat lainnya adalah administrator akan diasingkan dari pergaulan, dikucilkan dari masyarakat dan lain-lain.

G. ETIKA PEMBANGUNAN

Di negara-negara berkembang, tugas utama birokrasi lebih dititikberatkan untuk memperlancar proses pembangunan. Dalam tugas-tugas pembangunan, aparat administrasi diharapkan memiliki komitmen terhadap tujuan-tujuan pembangunan, baik dalam perumusan kebijakan maupun dalam pelaksanaanya secara efektif dan efisien. Aparat administrasi harus mampu menjadi agen-agen perubahan (change agents).

Dengan demikian, wajarlah apabila para administrator pembangunan diberi hak-hak untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang diperlukan berdasarkan pertimbangan rasional dan pengalaman yang dimilikinya. Namun tidak setiap administrator menyadari bahwa mereka mengemban tugas berat yang harus selalu dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

Davis mengatakan bahwa di negara-negara yang tengah melakukan usaha-usaha modernisasi, banyak pejabat public yang kini memiliki terlalu banyak diskresi. Oleh sebab itu, tindakan-tindakan restrukturisasi perlu dilakukan untuk membatasi, menyusun kembali, dan mengevaluasi pelbagai diskresi tersebut guna menciptakan masyarajat yang lebih adil. Di Indonesia, pertanggungjawaban administrative terhadap masalah-masalah pembangunan akan semakin diperlukan terutama jika diingat bahwa pendekatan legalistic melalui Peradilan Tata Usaha Negara belum bisa betul-betul diterapakan. Betapapun administrasi pembangunan tidak berjalan dalam kondisi vakum politik, karena itu pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara politik pula. Proses administrasi memperoleh legitimasinya dari kehendak politik rakyat sehingga sudah selayaknya kalau ia mencerminkan kemauan rakyat sampai kepada tingkat kebijakan yang paling mikro.

Tidak dipungkiri bahwa pembangunan nasional Indonesia selama 25 tahun terakhir telah berhasil mengangkat taraf kemakmuran ekonomis masyarakat. Akan tetapi, prestasi ini tidak dibarengi dengan meningkatnya kesejahteraan dipandang dari aspek-aspek sosial dan nilai-nilai demokrasi.

Secara rinci Korten mengemukakan ciri-ciri program pembangunan pada kebanyakan negara berkembang, antara lain: a) ketergatungan pada organisasi-organisasi birokrasi terpusat yang hanya mempunyai sedikit kemampuan untuk menanggapi beraneka ragam kebutuhan khas komunitas; ketergantungan ini juga tampak dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan “partisipatif”; b) investasi yang tidak memadai dalam proses pengembangan kemampuan komunitas untuk memecahkan masalah; c) perhatian yang kurang dalam menangani keanekaragaman masyarakat, terutama dalam hal struktur sosial pedesaan yang sangat berlapis-lapis; d) tidak cukupnya integrasi antara komponen-komponen teknis dengan sosial dalam upaya pembangunan. Untuk itu, Korten mengusulkan supaya program-program pembangunan tidak hanya berdasarkan ancangan “cetak biru” yang terlalu kaku melainkan diupayakan agar terjadi proses belajar (learning process) yang bermanfaat bagi rakyat. ini hanya bisa dilaksanakan jika para administrator bersedia selalu membuka diri untuk tidak hanya terpancang pada pemahaman  teknis dan asas-asas manajerial dalam proses administrative  tetapi juga membuka diri terhadap pemahaman mengenai karakter dan kultur masyarakat.

Rumusan yang terdapat dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara secara eksplisit telah menyebutkan bahwa ideologi pembangunan yang kita anut mencita-citakan pembangunan manusia seutuhnya. Maka para administrator yang terlibat langsung dalam perencanaan maupun operasionalisasi program-program pembangunan diharuskan untuk selalu mempertimbangkan nilai-nilai yang wajib dianut dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan mereka.

1. Kebebasan 

Kemerdekaan pribadi atau kebebasan merupakan bagian penting dari hak-hak asasi manusia. Hak untuk bebas merupakan hak yang melekat pada setiap individu karena martabatnya sebagai manusia, bukan karena pemberian oleh masyarakat dan negara. kebebasan perlu ditegakkan supaya wajah pembangunan tetap beradab dan berperikemanusiaan. Menjamin kemungkinan tumbuhnya kekuasaan tiran atau  kebijkan-kebijakan pembangunan semena-mena yang hendak menukar modernisasi dengan harkat dan martabat warga negara. dalam proses menggerakkan roda pembangunan, ada beberapa corak kebebasan yang perlu dipertimbangkan antara lain.

a. Kebebasan Mengeluarkan Pendapat

Pemerintahan disebut demokratis hanya apabila ia bersedia membuka peluang yang luas bagi setiap warga negara untuk berbicara sesuai dengan keyakinannya. Kebebasan mengeluarkan pendapat perlu dijamin karena disamping untuk melindungi hak-hak asasi ia juga dapat dijadikan sumber masukan bagi pemerintah supaya bisa mengetahui kelemahan-kelemahannya.

b. Kebebasan Pers

Control sosial dan tanggung jawab sosial hanya dapat berjalan baik jika dalam masyarakat terdapat kebebasan pers. Lebih dari itu pers juga dapat dipergunakan sebagai sarana untuk mengkomunikasikan ide-ide pembangunan. Namun pers sendiri acapkali melakukan self-censorship dan tidak berusaha menciptakan iklim yang kondusif bagi adu argumentasi yang sehat.

c. Kebebasan Berserikat

Kebebasan berkumpul atau berserikat perlu senantiasa dilindungi dalam upaya menuju sistem politik yang demokratis. Rakyat mempunyai hak untuk menyelenggarakan rapat, melaksanakan pertemuan-pertemuan, atau bahkan membentuk berbagai corak kelompok sosial untuk memenuhi kepentingan bersama.

d. Kebebasan Beragama

Setiap warga negara harus diperkenankan untuk menganut agama tertentu dan beribadah sesuai dengan keyakinannya, karena itu menyangkut hak individual yang wajib dijamin. Semuanya perlu diwujudkan dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan kalau kita memang menghendaki terciptanya wujud pembangunan yang manusiawi.

2. Persamaan

Nilai-nilai moral yang terkandung dalam gerak pembangunan juga ditentukan oleh seberapa jauh prose situ dapat menciptakan persamaan derajat bagi warga negara. hal yang pertama-tama harus ditegakkan oleh pemerintah adalah persamaan di depan hukum (equality before the law). Karena memiliki kedudukan tinggi, banyak pejabat yang seolah-oleh “kebal hukum” meskipun pelanggaran yang dilakukannya sesungguhnya sangat merugikan masyarakat. 

Aspek persamaan yang juga membutuhkan perhatian adalah persamaan kesempatan (equality of opportunity) bagi seluruh lapisan masyarakat. Persamaan kesempatan di negara-negara berkembang akan bisa diwujudkan bila negara berperan aktif untuk menciptakan peluang-peluang terutama bagi kaum miskin dan kurang berpendidikan. Persamaan yang harus diciptakan itu bukan hanya dalam bidang ekonomi, melainkan menyangkut pula bidang-bidang pendidikan, sosial, politik, atau ketenagakerjaan.

3. Demokrasi dan Partisipasi

Dalam menelaah perubahan-perubahan yang terjadi di negara-negara berkembang, kita melihat setidak-tidaknya dua komponen pendorong perubahan. Pertama adalah perubahan-perubahan yang bersifat otonom karenan masyarakat menginginkan adanyan pergeseran kea rah kondisi sosial atau taraf hidup yang lebih maju. Komponen pendorong perubahan yang kedua berasal dari para pemimpin negara, politisi, teknokrat, intelektual, atau birokrat yang menghendaki perubahan masyarakat  kea rah kemajuan sesuai dengan yang mereka pahami dan cita-citakan. Persoalan-persoalan etika pembangunan muncul karena ternyata metode membangun yang diterapkan oleh para penguasa maupun administrator itu tidak cocok atau tidak koheren dnegan kehendak rakyat. demokratisasi dimaksudkan agar cara-cara yang ditempuh dalam melaksanakan pembangunan itu sesuai dengan keinginan rakyat sehingga apapun hasil dari pembangunan itu akan dapat dinikmati bersama. Karena itu pembangunan tanpa demokrasi akhirnya akan merosot statusnya menjdi usaha sepihak elit penguasa yang menentukan gagasan-gagasannya sendiri kepada masyarakat luas dan hanya akan mengutamakan kepentingan kelomp[ok mereka sendiri.

Konsep demokrasi mengandaikan bahwa masyarakat di segala tingkatan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan-keputusan yang menyangkut mereka. Demokrasi harus diletakkan sejak perangkat pemerintahan yang paling bawah  hingga jenjang yang paling tinggi.

Keengganan para pejabat untuk memahami pendapat-pendapat masyarakat seringkali juga mengakibatkan tumpulnya kepekaan masyarakat terhadap masalah-masalah pembangunan. Akan tetapi, satu hal yang jelas dapat dilakukan adalah upaya penyadaran secara terus-menerus mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam masalah-masalah pembangunan. 

4. Keadilan Sosial dan Pemerataan

Untuk mengejar ketinggalan dari kelompok negara-negara maju, dapat dipahami bahwa proyek-proyek pembngunan yang dilaksanakan oleh kebanyakan negara-negara dunia ketiga diarahkan untuk  meningkatkan taraf ekonomi secepat mungkin. Maka upaya-upaya yang dilakukan adalah pengerahan sumber-sumber daya yang tersedia, pencegahan terhadap pemborosan-pemborosan financial yang tak bertanggung jawab, sambil mempertahankan tingkat pelayanan public yang sudah tercapai.

Masalah keadilan sosial (social equity) menyeruak akibat munculnya kenyataan bahwa peningktan kesejahteraan ekonomis ternyata hanya dinikamati oleh kalangan tertentu. Setelah beberapa persoalan untuk memenuhi kebutuhan dasar berhasil diatasi, agenda permasalahan yang harus dipecahkan dalam periode pembangunan selanjutnya bertalian dengan keadilan sosial.

Pembahasan mengenai keadilan dalam lingkup negara seringkali tidak tepat jika hanya menyoroti hunbungan-hubungan individual. Keadilan juga bisa mempersoalkan struktur politik masyarakat secara keseluruhan. Mengupayakan keadilan sosial berarti menjamin seoptimal mungkin agar setiap anggota masyarakat dapat memperoleh apa yang menjadi haknya serta bisa mendapatkan bagian yang wajar dari kemakmuran masyarakat yang telah berhasil dicapai. Logika ini dapat dibalik dengan mengatakan bahwa usaha mencapai keadilan sosial dapat dilakukan dengan menghapus ketidakadilan sosial. Dalam hal ini ketidakadilan yang paling nyata adalah kemiskinan.

Pemerataan hendaknya menjadi salah satu nilai yang wajib dianut bagi setiap aparat yang memprakarsai, merencanakan, dan melaksanakan proyek-proyek sampai ke hal-hal yang bersifar teknis.

H. REDEFINISI ETIKA ADMINISTRASI NEGARA

Setiap hubungan sosial akan mempunyai konsekuensi tertentu dalam hal legitimasi. Sebagai contoh, pada umumnya kita melihat “kekuasaan” sebagai kemampuan untuk membuat orang lain bertindak sesuai dengan kemampuan “saya”. Disini letaknya persoalan legitimasi terhadap kekuasaan bermacam-macam, kita dapat melihatnya dari norma agama, etika, susila, sopan santun, maupun norma hukum. Norma yang dijadikan landasan adalah norma etika atau moralitas.

Untuk memahami relevansi etika dengan setiap aktivitas yang terdapat dalam birokrasi, perlu dirumuskan kembali lingkup administrasi negara itu sendiri. Henry (1980) misalnya, menguraikan ada lima paradigm dalam ilmu administrasi negara dan sebagian besar perbedaan paradigm itu berkisar pada perlu tidaknya dilakukan pemisahan antara ilmu poliktik dan administrasi. Jika kita berbicara paradigm maka kita harus memahami ilmu administrasi negara dari dua aspek. Aspek pertama disebut lokus yang menunjukan tempat keberadaan suatu bidang ilmu, dan yang kedua adalah fokus yang menunjukkan kekhususan dari ilmu tersebut. Menurut Henry, paradigm yang terakhir mengatakan bahwa lokus ilmu administrasi negara adalah mengenai kepentingan public (public ainterest) dan urusan public (public affairs), sedangkan fokusnya adalah teori organisasi dan manajemen.  Betapapun kenyataanya bahwa seorang administrator atau birokrat tidak akan bisa menghindari tindakan-tindakan politis.aktivitas politik dari birokrat tampak dari adanya keleluasaan bertindak (diskresi) administrative yang dimilikinya. Sementara itu, aktivitas administrative tampak dari segala perilakunya utuk merencanakan, memilik alternative,mengorganisasi, mengelola, memantau, mengevaluasi, melaksanakan, serta melakukan implementasi atas program-program di dalam lingkup birokrasi.

Dengan demikian, administrasi negara bukan saja berkaitan dengan aktivitas-aktivitas teknis berlandasakan ilmu manajemen untuk mencapai efisiensi yang tinggi melainkan juga aktivitas-aktivitas politis yang berusaha menafsirkan kehendak public dan menerjemahkannya dalam kebijakan nyata. Kebijakan menetukan norma dan mengatur administrasi negara pada tingkat strategis. Dari segi materi atau isi, administrasi negara berarti melakukan kebijakan public yakni menetapkan dan melaksanakan suatu kebijakan yang berpengaruh kepada masyarakat umum. Dari segi formal atau bentuk, administrasi negara adalah pengambilan keputusan-keputusan yang mengikat orang banyak. Sementara itu, dari segi sosiologi, administrasi negara merupakan bentuk tindakan sosial tertentu yang diorganisasi atau tepatnya serangkaian proses tindskan sosial yang berlangsung dan dibakukan dalam periode tertentu. Jadi, dalam praktik administrasi negara merupakan rangkaian pengambilan kebijakan yang menghasilkan norma-norma formal, aturan-aturan, serta keharusan-keharusan bagi tindakan sosial. Kesimpulannya adalah proses administrasi negara senantiasa menuntut pertanggungjawaban etis. Bagan 2.1 memperlihatkan kedudukan etika administrasi negara di antara cabang-cabang etika sosial lainnya. Tampak bahwa berbagai cabang etika sosial yang ada itu (sikap terhadap sesame, etika keluarga, etika profesi, atika administrasi negara, etika politik, etika lingkungan hidup, kritik ideologi) dalam beberapa segi akan banyak oengaruhnya terhadap norma-norma yang harus diikuti di dalam etika administrasi negara.

Dalam bagan ditunjukkan bahwa etika administrasi negara berada diantara cabang etika profesi dan etika politik. Asumsi yang dipakai ialah bahwa seorang administrator adalah orang yang harus menerapkan ilmu-ilmu manajemen dan organisasi secara professional. Seorang administrator harus bertanggungjawab kepada lingkup masyarakat  yang jauh lebih luas dan beraneka ragam. Oleh karena itu, dia juga dituntut untuk memiliki kepekaan yang tinggi terhadap masalah-masalah politis.

Dilema yang harus dihadapi oleh administrator bukan sekadar bagaimana supaya organisasi-organisasi public dapat berjalan secara efisien, tetapi juga bagaimana supaya organisasi-organisasi itu dapat memberikan pelayanan yang memuaskan public. Sementara itu, sebagai seorang yang berwenang untuk melakukan pengambilan keputusan, dia harus mampu meletakkan desentralisasi dalam organisasi secara tepat. 

Etika administrasi negara berusaha menemoatkan kaidah-kaidah moral dalam menghadapi berbagai dilemma yang ada, dan juga masalah-masalah yang menyangkut kedudukan pribadi seoranga administrator dalam proses interaksinya dengan negara dan masyarakat.

#resume buku Etika Administrasi Negara karya Wahyudi Komorotomo

ETIKA DAN SEJUMLAH PENGANDAIAN NORMATIF

A. Pengertian Hukum-hukum Moral

Peradaban manusia bukan hanya ditentukan oleh nilai seni dan artefak yang diciptakannya, luas ilmu pengetahuan yang dijangkaunya, maupun aplikasi teknologi yang dikemukannya. Dalam banyak segi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu justru mendorong manusia untuk bertindak korup dan melawan nuraninya. Rousseau mengungkapkan bahwa moralitas yang asli dan manusiawi justru ditemukan dalam manusia yang masil alamiyah dan manusia harus identik dengan dirinya sendiri untuk mencapai kebaikan dan kebenaran sejati.

Jika umat manusia tidak menginginkan bahwa kemajuan karya ciptanya akan menjadi boomerang bagi dirinya dan menurunkan martabas dirinya sebagai manusia, maka mau tidak mau dia harus setiap saat berpaling pada kaidah-kaidah moral. Demikian pentingnya kedudukan moralitas atau hukum moral bagi manusia sehingga dalam banyak hal kemajuan peradaban suatu bangsa dapat diukur dari sejauh mana idividu-individu dalam bangsa tersebut dapat menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas.

1. Hukum Moral Sangat Vital bagi Manusia

Diceritakan pada suatu ketika ada seorang penghutang dimana dia berhutang uang kepada sahabatnya sendiri, walaupun jika pihak yang berhutang tidak mengembalikan uang tersebut pihak yang dihutang tidak marah atau tidak keberatan, sebagai orang yang bermoral pihak penghutang akan selalu ingat bahwa dia mempunyai kewajiban untuk membayar huntangnya. Dorongan batin untuk memenuhi kewajiban inilah yang menentukan tinggi rendahnya kadar moralitas penghutang. Jadi prinsip moral pada hal ini bukan berkaitan dengan jumlah uang yang dihutang melainkan bahwa setiap hutang hukumnya wajib untuk dilunasi.

2. Hukum Moral Bersifat Rasional dan Objektif

Salah satu cirri yang membedakan manusia dengan binatang ialah eksistensi moral. Meskipun rasionalitas dan objektifitas moral dalam beberapa hal hanya dapat dibuktikan dengan keyakinan, tetapi karena moral menyangkut harkat manusia maka mereka akan selalu memiliki cirri rasional dan objektif sesuai dengan kecenderungan manusia untuk berpikir. Dan disamping itu moralitas juga bersifat tanpa pamrih dan netral.

Kehidupan sehari-hari kita senantiasa dipenuhi oleh persoalan-persoalanyang menyangkut moral, dan semuanya dapat dipertimbangkan secara objektif, bahwa perzinaan itu tidak bermoral, bukan berarti saya tidak suka berzina. Perbuatan yang bermoral menjadi sangat rasional jika dikaitkan dengan prinsip bahwa manusia akan selalu menghindari perbuatan buruk yang bertentangan dengan hati nuraninya. Seperti halnya penjahat kelas tinggi yang tidak menghendaki anaknya akan menjadi penjahat.

3. Moralitas Terdiri dari Hukum-hukum Universal

Universalitas moral terletak pada kenyataan bahwa prinsip moral berlaku bagi siapa saja, kapan saja, dan dimana saja, tanpa terbatas oleh ruang dan waktu. Sebagai contoh di beberapa Negara modern misalnya, mereka tidak memberlakukan hukum moral kepada pelaku perzinaan yang atas dasar suka sama suka, tetapi tidak ada satupun Negara yang membebaskan untuk kasus pemerkosaan yang telah jelas mengambil hak asasi seseorang. Jika didalam lingkungan keluarga kita mengenal aturan moral untuk tidak menipu, aturan ini akan berlaku kapanpun dan dimanapun kita berada. Harkat manusia yang tercipta karena ia memiliki moral melibatkan legitimasi yang paling asasi dalam diri manusia.

B. Etika dan Moralitas

Etika berasal dari bahasa Yunani: ethos,  yang artinya kebiasaan atau watak, sedangkan moral berasal dari bahasa Latin: mos (jamak: mores) yang artinya cara hidup atau kebiasaan. Selain itu ada juga istilah moril yang berarti dorongan semangat atau dorongan batin. Norma berasal dari bahasa Latin: norma (penyiku atay pengukur), dalam bahasa Inggris norma berarti aturan atau kaidah. Norma biasanya digunakan sebagai pedoman atau haluan bagi perilaku yang seharusnya dan juga untuk menakar atau menilai sesuatu sebelum ia dilakukan.

Menurut Solomon, terdapat perbedaan antara etika, moral, dan moralitas. Etika sendiri lebih  merujuk pada dua hal, yang pertama, etika berkenaan dengan disiplin ilmu yang mempelajari nilai-nilai   yang dianut oleh manusia beserta pembenarannya (etika merupakan cabang filsafat). Kedua, etika merupakan pokok permasalahan di dalam disiplin ilmu itu sendiri yaitu nilai-nilai hidup dan hukum-hukum yang mengatur tingkah laku manusia.

Sedangkan moral lebih menekankan pada karakter dan sifat-sidat individu yang khusus, diluar ketaatan pada peraturan. Oleh karenanya moral merujuk kepada tingkah laku yang bersifat spontan seprti rasa kasih, kemurahan hari, kebesaran jiwa, dll yang semuanya tidak teerdapat dalam peraturan hukum.

Moralitas lebih berfokus pada hukum-hukum dan prinsip-prinsip yang abstrak dan bebas. Moralitas lebih ditekankan pada unsur keseriusan pelanggaran. Moralitas lebih abstrak jika dibandingkan dengan moral. 

Menurut Frankena, etika (ethic) merupakan salah satu cabang filsafat yang mencakup filsafat moral atau pembenaran filosofis (philosophical judgements). Sebagai suatu falsafah, etika berkenaan dengan moralitas beserta persoalan-persoalan dan pembenarannya. 

Moralitas merupakan salah satu instrument kemasyarakatan apabila suatu kelompok sosial menghendaki adanya penuntun tindakan (action guide) untuk segala tingkah laku yang disebut bermoral. 

Norma lebih mengacu kepada peraturannya sendiri beserta sanksi-sanksinya, baik itu bermula dari dorongan bathin, dari rasa susila, maupun paksaan fisik. Jadi baik etika ataupun moral termasuk kedalam norma. 

Terdapat perbedaan antara etika, moral dan moralitas, yaitu: etika cenderung dipandang sebagai suatu cabang ilmu dalam filsafat yang mempelajari nilai-nilai baiik dan buruk bagi manusia. De Vos mengatakan bahwa etika adalah ilmu pengetahuan tentang kesusilaan atau moral. Sementara itu moral adalah hal-hal yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan-tindakan yang baik sebagai “kewajiban” atau “norma”. Moral juga dapat diartikan sebagai sarana untuk mengukur benar tidaknya tindakan manusia. 

Disamping itu, etika lebih banyak dikaitkan dengan prinsip-prinsip moral yang menjadi landasan bertindak seseorang yang mempunyai profesi tertentu. Sebaliknya, moral lebih tertuju pada perbuatan orang secara individual, moral mempersoalkan kewajiban manusia sebagai manusia.

Moralitas dimaksudkan untuk menentukan sampai seberapa jauh seseorang memiliki dorongan untuk melaksanakan tindakan-tindakannya sesuai dengan prinsip etika dan moral. Latar belakang budaya, pendidikan, pengalaman, dan karakter individu adalah sebagian diantara faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat moralitas seseorang. Jadi, moralitas juga berkenaan dengan nilai-nilai etika dan moral yang terdapat didalam nurani manusia beserta internalisasi nilai-nilai tersebut dalam dirinya.

C. Moral sebagai Suatu Sistem Nilai

Secara sederhana, nilai dapat dirumuskan sebagai objek dari keinginan manusia. Nilai menjadi pendorong utama bagi tindakan manusia dari berbagai macam nilai yang mempengaruhi komleksitas tindakan manusia. 

Moore, membagi nilai menjadi enam macam. Pertama, membedakan antara nilai primer, sekunder, dan tertier. Pembedaan ini didasarkan pada kerangka berpikir yang menentukan usaha, angan-angan, atau kepuasan seseorang. Kedua, membedakan antara nilai semu (quasi values) dan nilai riil (real values). Seseorang memiliki nilai semu apabila dia bertindak seolah-olah berpedoman kepada suatu nilai sedangkan ia sesungguhnya tidak menganut nilai tersebut. Akan tetapi jika seseorang bertindak dan berpedoman kepada suatu nilai dan ia benar-benar manganut nilai tersebut, maka seseorang tersebut memiliki nilai riil. Nilai semu bersifat labil danmudah terpengaruh suasana, sedangkan nilai riil akan lebih kokoh dan untuk menanamkannya memerlukan internalisasi yang lama serta terus-menerus. Ketiga, membedakan antara nilai terbuka dan tertutup.Suatu nilai disebut terbuka apabila tidak terdapat rentang waktu yang membatasinya.Sebaliknya, nilai yang tertutup mempunyai batas waktu. Keempat, pembedaan antara nilai-nilai negatif dan positif. Suatu nilai negatif terjadi bila proposisi yang mendasari suatu keinginan bersifat negatif, sedangan suatu nilai positif terjadi apabila yang mendasari suatu keinginan bersifat positif. Sebagai contoh kita bisa melihatnya dari moralitas yang punya ciri khas adanya larangan dan anjuran. Kelima, pembedaan menurut orde atau urutannya,yaitu  terdapat nilai orde pertama (first order values), orde kedua (second order values), atau orde-orde selanjutnya yang lebih tinggi  (higher order values). Nilai pertama terjadi jika benar-benar tidak ada nilai yang lainnya. Nilai kedua terjadi jika tidak terdapat nilai lain kecuali nilai orde pertama, demikian seterusnya. Keenam, pembedaan antara nilai relative dan nilai absolut. Suatu nilai bersifat relatif bila merujuk kepada orang yang memiliki spesifikasi nilai tersebut. Kebalikannya adalah nilai absolut, tidak merujuk kepada orang dan dianut secara mutlak. 

Secara ringkas penggolomgan-penggolongan ini dapat digambarkan pada diagram berikut:

Hasrat (Appetitivity) Kesungguhan Lingkup Positivitas Relativitas Orde

Primer riil terbuka positif absolut pertama

Sekunder kedua

semu tertutup negatif relatif ketiga

Tersier ……..

arsitektonik

Bagan1. Corak Nilai dan Dasar Pembedaannya

Setiap perilaku manusia ditentukan oleh nilai-nilai yang dianut serta prinsip-prinsip moral yang dipegangnya. Dengan demikian, moral merupakan suatu sistem nilai yang menjadi dasar bagi dorongan atau kecenderungan bertindak.

Nilai-nilai moral mempunyai karakteristik berikut:

1. Primer

Moral melibatkan suatu komitmen untuk bertindak dan merupakan landasan hasrat (appetitive basis) yang paling utama sehingga termasuk kedalam nilai primer. 

2. Riil

Nilai moral bukan sekedar semu. Orang yang berwatak hipokrit esungguhnya tidak memercayai nilai moral yang bersangkutan

3. Terbuka

Ciri universalitas dari moral mengharuskan adanya lingkup yang terbuka sebab sekali nilai moral tertutup maka ia akan kehilangan universalitasnya

4. Bisa Bersifat Positif maupun Negatif

Secara historis kita dapat menyaksikan perubahan-perubahan penekanan dari nilai negatif menjadi positif ataupun sebaliknya moral bisa berciri larangan-larangan maupun anjuran-anjuran.

5. Orde Tinggi atau Arsitektonik

Nilai-nilai yang ordenya rendah ( terutama orde pertama ) tidak memiliki ciri intrinsik yang mengatur nilai-nilai yang lainnya

6. Absolut

Moralitas pada manusia mestinya bebas dari sifat-sifat mementingkan diri sendiri yang terdapat pada kehendak-kehendak relatif

Oleh karena itu, nilai-nilai yang terdapat pada moral sangatlah spesifik. Sebagai nilai absolut dan riil, moral berkenaan dengan hasrat dan dorongan hakiki pada manusia yang menciptakan dengan kelengkapan akal dan pikiran.

Pada umumnya kajian-kajian tentang moral atau moralitas dibagi menjadi 3 kelompok bidang kajian, yaitu kognisi, afeksi, dan perilaku. Namun pembagian ini ternyata secara teoretis belum menyajikan unit-unit analisis yang jelas. Untuk itu Rest mengemukakan bahwa proses-proses penting yang terlibat dalam menghasilkan ketiga pola tersebut dapat dibagi menjadi empat kelompok.

1. Penafsiran situasi dan identifikasi atas suatu masalah moral. Kemampuan individu untuk memprediksi arah tindakan-tindakan yang mungkin dalam suatu-situasi serta memperkirakan konsekuensi-konsekuensi dari suatu tindakan baginya.

2. Penentuan arah tindakan terbaik yang akan memenuhi suatu ide moral, apa yang semestinya dilakukan dalam situasi yang ada

3. Memutuskan tentang apa yang benar-benar dituju dengan membuat pilihan atas nilai-nilai yang berbeda-beda.

4. Pelaksanaan suatu rencana tindakan.

Masing masing komponen berpengaruh melalui umpan balik dan umpan ke depan sehingga tidak dapat digambarkan dengan model pengambilan keputusan linier, terlebih lagi karena ia menyangkut nilai-nilai moral yang demikian abstrak.

Pasang surutnya kadar moralitas eorang individu akan membentuk kristalisasi sistem nilai yang dalam hal ini mewarnai karakter moral individu tersebut.

Demikianlah, moral sebagai sebuah sistem nilai memiliki daya dorong yang kuat bagi manusia untuk bertindak baik

D. Permasalahan Etika Sosial

Dari aspek susunannya manusaia dapat dibedakan menjadi dua komponen yaitu jiwa dan raga. Menurut Aristoteles, jiwa manusia terdiri dari cipta,rasa,dan karsa, sedangkan raga terdiri dari zat mati, zat tumbuhan, dan zat hewani. Dilihat dari kedudukannya, manusia dapat berdiri sendiri sebagai pribadi yang mandiri dan juga dapat berdiri sebagai makhluk Tuhan. Kemudian dilihat dari aspek sifatnya, kita dapat dibedakan menjadi sebagai berikut.

1. Makhluk Individu

Manusia memiliki sifat individu terutama bila dilihat dari kenyataan bahwa ia memiliki karakter kepribadian serta pendirian.

2. Makhluk Sosial

Sifat sosial terutama terlihat dari adanya keinginan manusia untuk hidup bersama dengan manusia lainnya, berkomunikasi, dan berbagai rasa dengan orang lain.

Pembedaan di atas menghasilkan dua kutub paham tentang manusia, yaitu paham individualisme dan paham kolektivisme. Disamping itu, juga muncul pemilihan sifat manusia yang tercakup dalam pengertian egoisme dan altruisme.

Betapapun, individu-individu yng hidup di tengah masyarakat tidak lepas dari kepentingan sosial dan sebaliknya suatu sistem sosial tidak dapat dipahami tanpa mempelajari karakter individu-individu yang terdapat di dalamnya. Manusia hanya mempunyai ekitensi karena orang lain dan ia hanya dapat hidup dan berkembang karena adanya orang lain. Lebih dari itu, moralitas hanya akan berlaku sempurna dalam situasi di mana manusia berhubungan dan berkomunikasi dengan manusia yang lain.

Tujuan etika adalah memberitahukan bagaimana kita dapat menolong manusia di dalam kebutuhannya yang riil yang secara susila dapat dipertanggungjawabkan. Untuk mencapai tujuan ini, pemahaman akan etika sosial tidak hanya mengharuskan pendalaman tentang norma-norma sosial yang berlaku tetapi juga tentang kebutuhan-kebutuhan manusia serta apa saja yang mendorong timbulnya kebutuhan tadi. Etika sosial lebih banyak mengundang perdebatan karena masalah-masalah yang ada di dalamnya lebih mudah menimbulkan beragam pandangan dibandingkan dengan etika individual.

Persoalan etika sosial menyeruak karena semakin kompleksnya kehidupan masyarakat modern berbarengan dengan globalisasi masalah-masalah politik, sosial, ekonomi dan budaya. Jangkauan telaah etika sosial pun semakin luas, bukan saja melibatkan hubungan antar kelompok masyarakat namun juga antar etnis atau negara.

Kebebasan dan hak asasi manusia serta merta diperdebatkan apabila itu menyangkut kepentingan sosial. Umumnya disepakati bahwa hak yang paling mendasar bagi manusia atau yang sering disebut hak asasi mencakup tiga komponen berikut.

1. Hak hidup

2. Hak bebas

3. Hak milik

Setiap manusia yang terlahir dengan hak-hak asasi beserta kebebasan untuk memilih yang melekat dalam dirinya. Akan tetapi kebebasan itu menjadi terbatas apabila seseorang berada di tengah suatu sistem sosial. Sekiranya setiap orang menuntut kebebasan mutlak bagi dirinya maka tak bisa dibayangkan betapa kacaunya sistem sosial tersebut.

Berbeda dengan etika individual, etika sosial memiliki keterkaitan antara aspek-aspek yang sangat luas. Etika sosial di samping menyangkut kedudukan individu di tengah suatu sistem sosial juga akan memerlukan lebih banyak konseptualisasi maupun aplikasi yang bersifat multi-facet. Etika sosial juga mempersoalkan hak setiap pranata,semisal rumah tangga, sekolah, negara, dan agama untuk memberi perintah yang harus ditaati. Bukan berarti bahwa etika sosial menolak adanya norma dan mencegah berbagai pranata dalam masyarakat untuk menuntu ketaatan, tetapi yang lebih dari itu adalah kepastian mengenai pertanggungjawaban. Tidak ada lembaga, pranata, maupun individu yang berhak menentukan begitu saja bagaimana orang lain harus bertindak. Wewenang untuk menuntut ketaatan itu harus absah ( legitimate ) dan keabsahan itu perlu pembuktian yang rasional

E. Garis-garis Besar Landasan Etika

1. Naturalisme

Paham ini berpendapat bahwa sistem-sistem etika dalam kesusilaan mempunyai dasar alami, yaitu pembenaran-pembenaran hanya dapat dilakukan melalui pengkajian atas fakta dan bukan atas teori-teori yang sangat metafisis.

2. Individualisme

Emmanuel Kant adalah salah seorang filsuf yang senantiasa menekankan bahwa setiap orang bertanggung  jawabsecara individual bagi dirinya. Memang esensi individualisme adalah ajaran bahwa di dalam hubungan sosial yang paling pokok adalah individunya. Orang akan memiliki etos kerja yang kuat dan selalu ingin berbuat yang terbaik bagi dirinya. Namun, di sisi lain ia juga mengandung dampak negatif dengan kecenderungan bahwa setiap orang akan mementingkan diri sendiri atau bersikap egosentris. Jadi, bagaimanapun juga kebebasan itu ada batasnya. Yang diperlukan dalam kaitan ini adalah kemampuan sistem sosial untuk melindungi hak-hak negatif ini yang berupa hak-hak untuk tidak terganggu oleh campur tangan orang lain ( The rights of noninterfence )

3. Hedonisme

Titik tolak pemikiran hedonisme ialah pendapat bahwa menurut kodratnya manusia selalu mengusahakan kenikmatan, yaitu bila kebutuhan kodrati terpenuhi, orang akan memperoleh kenikmatan sepuas-puasnya.pendapat ini bermula dari pandangan Aristippus, seorang pendiri maszhab Cyrene ( sekitar 400 SM ) dan juga Epicurus (341-271), bahwa mencari keenangan merupakan kodrat manusia. Sayangnya, dalam kenyataan kita melihat bahwa kaum hedonis tidak pernah mencapai tujuannya

4. Eudaemonisme

Eudaemonisme berasal dari kata Yunani, yaitu demon yang bisa berarti roh pengawal yang baik, kemujuran atau keuntungan. Orang yang telah mencapai tingkatan. “eudaemonia” akan memiliki keinsyafan tentang kepuasan yang sempurna, tidak saja secara jasmani tetapi juga rohani. Eudaemonisme mencita-citakan suasana batiniah yang disebut “bahagia”. Ia mengajarkan bahwa kebahagiaan merupakan kebaikan tertinggi.

5. Utilitarianisme

Salah satu paham yang sampai sekarang menjadi bahan perbedaan dikalangan filsuf.Pembela utama dari ajaran ultilitarianisme adalah Jeremy Bentham (1748-1832) dan john Stuart Mill (1806-1873).Utilitarianaisme mengatakan bahwa ciri pengenal kesusilaan adalah manfaat dari suatu perbuatan .Ungkapan utilitarianisme yang terkenal berasal dari Jeremy Bentham “the greates happiness of the greatest number”Terhadap paham ini pun ternyata bisa diajukan beberapa keberatan ilmiah dan titik total utinititarianisme sebenarnya tidak menguntungkan.

Aliran serupa terhadap utilitarianisme antara lain pragmatisme (yunani:pragma =perbuatan/ tindakan ) berpendapat bahwa yang benar itu dibuktikan dengan kegunaanya dan empiris me yang mengajarkan manusia untuk melihat manfaat manfaat nyata dalam tindakan bermoral berdasarkan akalnya,Selain itu terdapat pula positivisme yang menerjemahkan nilai nilai manfaat kuantitatif.

Seiring berkembangnya jaman moderen kemudian menghasilkan neopositifisme atau scientisme yang menghubungkan kebenaran dan kegunaan berdasarkan ilmu bahwa di luar ilmu tidak ada kebenaran .Seperti telah diuraikan paham paham ini di samping memiliki keunggulandan juga mengandung kelemahan.

6. Idealisme 

Paham ini timbul berasal dari kesadaran akan adanya lingkungan normativitas bahwa terdapat kenyataan yang bersifat normatif yang memberi dorongan kepada manusia untuk melakukan perbuatan .Salah satu kelebihanya dari ajaran idealisme adalah pengakuanaya tentang dualisme manusia bahwa manusia terdiri dari jasmani dan rohani ,Berdasarkan aspek cipta ,rasa dan karsa yang terdapat dalam batin manusia.

Kita dapat membagi tiga komponen  idealisme . Pertama disebut idealisme rasionalistik yang mengatakan  bahwa dengan menggunakan pikiran dan akal manusia dapat mengenal norma norma yang menuntun perilakunya. Kedua adalah Idealisme estetik bertolak dari pandangan bahwa dunia serta kehidupan manusia dapat dilihat dari segi prespektif”karyaSeni” Ketiga Edialisme etik pada intinya ingin menentukan ukuran ukuran moral dan kesusilaanterhadap dunia dan kehidupan manusia.

Dari seluruh pembahasan tersebut ternyata memiliki keunggulan juga kelemahan masing masing .Pragmatisme misalnya dalam beberapa segi mempunyai keuntungan sebab kita akan mampu bertindak dan menafsirkan sesuatau secara cepat .ini akan bermanfaat untuk keputusan dengan cepat.

Kajian kajian tentang  masalah  kemasyarakatan kiranya akan lebih mengena  jika memakai landasan pemikiran yang menyuruh ,dlam hal ini norma norma etikapun kita selalu mengenal pola serba duaantara yang seharusnya dan  yang ada.

Dalam sejarah peradaban manusia sejak abad ke 4 Sebelum Masehi para pemikir telah mencoba menjabarkan berbagai corak landasan etika sebagai pedoman hidup bermasyarakat. Gagasan gagasan itu kemudian terkumpul  dalam sejumlah great ideas(the liang Gie 1987,menerjemahkan dengan  ide agung”)yang sesungguhnya bermula dari kesepakatan terminologis mengenai segala sesuatu yang melandasi moralitas manusia.

a. KEINDAHAN

Prinsip prinsip estetika mendasari segala sesuatu yang mencakup penikmatan rasa senang terhadap keindahan.Keindahan alamiah dapat dapat dihayati dari kenyataan bahwa perilaku alam beserta benda mati,tumbuhan dan hewan yang terdapat di dalamnya  itu mematuhi hukum hukum tertentu dari sang pencipta ,Sementara itu keindahan artistik bersumber pada pemahaman  jiwa manusia terhadap alam semesta.Dalam kehidupan sosial kita dapat menyaksikan bahwa orang lebih menyenangi cinta dan kasih ,kerja sama antara manusia ,gotongroyong,kedamaian dan kehidupan yang berdasarkan saling membantu .Maka kasih sayang ,kedamaian dan kesejahteraan itu sesungguhnya merupakan unsur unsur keindahan.

b. PERSAMAAN (equality)

Hakikat kemanusiaan menghendaki adanya persamaan antara manusia dyang satu dengan yang lain Setiap manusia yang terlahir di bumi ini serta merta memiliki hak dan kewajiban masing masing ,tetapi sebagai manusia ia adalah sama atau sederajat.Kita mengenal empat ras antara lain: ras dan jenis kelamin .Kita mengenal empat ras yang ada di muka bumi ini (mongoloid,kaukasoid,negroid dan australoid) tetapi itu semua tidak bisa dijadikan ukuran untuk membdakan bahwa satu ras lebih unggul dari yang lain.maka dari itu politik apartheid dimanapun tidak dapat dibenarkan .Perbudakan antarmanusia hendaknya di hapuskan dari muka bumi ini.

Dalam kehidupan modern kita hanya dapat membedakan tugas spesifikasi dari kedua macam jenis kelamin ini,tetapi dalam hal ini tidak ada perbedaan derajat antara keduanya itu.

c. KEBAIKAN (GOODNESS)

Secara umum kebaikan berarti sifat atau karakterisasi dari suatu yang menimbulkan pujian ,Perkataan baik mengandung sifat sifat seperti persetujuan pujian keunggulan ,kekaguman,atau ketepatan.

Jika menginginginkan kebaikan tatanan sosisal maka yang diperlukan adalah sikap sadar hukum saling menghormati ,perilaku yang baik (good habits) dan sebagainya,jadi lingkup dari ide kebaikan sangatlah universal.Lawan dari ide agung kebaikan adalah keburukan (evil) ,Perbuatan disebut buruk jika itu merugikan diri sendiri ataupun orang lain sehingga hati nurani manusia pada umumnya menghindari perbuatan perbuatan yang buruk.

d. Keadilan (justice)

Suatu devinisi tertua yang hingga sekarang masih relevan untuk merumuskan keadilan (justice) berasal dari zaman Romawi kuno adalah :

“justitia est constants et perpetua voluntas jus suum cuique tribuendi” (keadilan ialah kemauan yang tetap dan kekal untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya).

Definisi inilah yang menjadi landasan bagi Plato untuk menguraikan teori-teori mengenai keadilan dalam bukunya Res Publica. Keadilan merupakan substansi rohani umum dari suatu masyarakat yang menciptakan dan menjaga kesatuannya. Masyarakat akan adil bila setiap anggotannya melakukan segala sesuatu yang terbaik menurut kemampuannya beserta fungsi yang selaras baginya. Negara yang adil memungkinkan setiap warga negara dapat melaksanakan satu fungsi dalam masyarakat yang paling cocok baginya. Dalam perkembangannya banyak filsuf yang merinci teori keadilan dari berbagai segi. Aristoteles, misalnya, mengatakan bahwa keadilan merupakan kelayakan dalam tindakan manusia, dan merinci empat macam keadilan : keadilan komutatif, keadilan distributive, keadilan social, keadilan hukum. Sementara itu, Rawls mengemukakan dua asas keadilan. Pertama, bahwa setiap orang hendaknya memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar. Kedua, bahwa perbedaan social ekonomi hendaknya diatur sehingga member manfaat terbesar bagi mereka yang berkedudukan paling tak menguntungkan serta bertalian dengan jabatan atau kedudukan yang terbuka bagi semua orang berdasarkan persamaan kesempatan yang layak.

e. Kebebasan (liberty)

Secara sederhana kebebasan dapat dirumuskan sebagai keleluasaan untuk bertindak atau tidak bertindak berdasarkan pilihan-pilihan yang tersedia bagi seseorang. Kebebasan muncul dari doktrin bahwa setiap orang memiliki hidupnya sendiri serta memliki hak untuk bertindak menurut pilihannya sendiri kecuali jika pilihan-pilihan tindakan tersebut melanggar kebeasan yang sama dari orang lain. Itulah sebabnya, hukum sesungguhnya tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan tetapi justru untuk menjamin kebebasan iu sendiri. Kebebasan ditantang manakala berhadapan dengan kewajiban moral, Dalam kaitan ini hal yang selalu dituntut untuk diperolehnya suatu kebebasan adalah tanggung jawab. Seorang Walikota memiliki kekuasaan dan kebebasan untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang menyangkut wilayahnya. Nasib warga kota atau wujud perkembangan wilayah yang dikuasainya mungkin sepenuhnya tergantung kepada apa yang dikatakan atau ditentukan oleh walikota tersebut. Akan tetapi, kebebasan yang dimilikinya juga mensyaratkan tanggung jawab. Jika kebijakan yang diambil oleh walikota itu gagal, maka dialah yang pertama-tama mempetanggungjawabkan kegagalan tersebut. Oleh karena itu, kebebasan manusia mengandung pengertian :

1. Kemampuan untuk menentukan diri sendiri;

2. Kesanggupan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan;

3. Syarat-syarat yang memungkinkan manusia untuk melaksanakan pilihan-pilihannya beserta konsekuensi dari pilihan itu.

Oleh karena itu, tidak ada kebebasan tanpa tanggung jawab, dan tidak ada tanggung jawab tanpa kebebasan. Semakin besar kebebasan yang dimiliki oleh seseorang, semakin besar pula tanggung jawab yang dipikulnya.

f. Kebenaran (truth)

Ide kebenaran biasanya dipakai dalam pembicaraan mengenai logika ilmiah, sehingga kita mengenal criteria kebenaran dalam berbagai cabang ilmu semisal matematika, ilmu fisika, biologi, sejarah, dan juga filasafat. Namun, ada pula kebenaran mutlak – yang hanya dapat dibuktikan dengan keyakinan, bukan dengan fakta – yang ditelaah oleh teologi dan ilmu agama. Dalam kajian selanjutnya, kebenaran akan kita tinjau berdasarkan logika filosofis dengan mempertanyakan esensi dari nilai-nilai moral beserta pembenarannya dalam kehidupan sosial. Kita hendaknya mampu menjembatani antara kebenaran dalam pemikiran (truth in the mind) dan kebenaran menurut kenyataan (truth in reality). Betapapun doktrin-doktrin etika tidak selalu dapat diterima oleh orang awam apabila kebenaran yang terdapat di dalamnya belum dapat dibuktikan.

F. Pertimbangan Moral

Telah diketahui bahwa proses yang terlibat untuk terwujudnya suatu tindakan yang menyangkut nilai-nilai moral dalam diri manusia berlangsung demikian kompleks. Faktor-faktor yang mendorong perilaku seseorang itu berpengaruh secara interaktif. Pilihan-pilihan tindakan tersebut antara lain dipengaruhi dari orang lain, kondisi sosial ekonomis, dan pendidikan akhlak yang pernah dikenyam seseorang.

1. Penilaian Sunderesis

Penilaian sunderesis(pemeliharaan) mengatakan bahwa “yang baik mesti dilaksanakan”. Dalam jiwa dan benak manusia, penilaian sunderesis merupakan penggerak awal bagi segala pertimbangan moral. Asumsi yang dipakai di sini ialah bahwa tanpa pendidikan moral atau akhlak pun seorang manusia memiliki kecenderungan naluriah untuk memilih yang baik.

2. Penilaian tentang Ilmu Moral

Dari proses belajar  dan proses interaksi dengan individu yang lain, seseorang kemudian mendapatkan kaidah-kaidah moral yang berlaku dalam masyarakat secara umum. Akumulasi penghayatan atas nilai-nilai moral tersebut kemudian menjadi acuan bagi perilaku seorang individu.

3. Penilaian khusus Nir-Pribadi (Non-personal)

Tahap penilaian ini berlangsung jika seseorang telah berhadapan dengan suatu persoalan tipikal, kemudian melakukan telaah kognitif dalam pemikirannya.

4. Penilaian Khusus Pribadi

Dalam penilaian khusus pribadi ini adalah kesadaran(awareness) tentang pelbagai macam perilaku dengan melibatkan penalaran-penalaran etis. Di samping dipengaruhi oleh pelajaran-pelajaran moral yang pernah diterima, kesadaran seperti ini juga ditunjang oleh watak dan kepekaan seseorang dalam menilai masalah sehari-hari dan aspek moralitas.

5. Penilaian atas Pilihan Tindakan

Tahap terakhir pertimbangan individu sebelum bertindak ialah melakukan pemilihan atas tindakan-tindakan yang harus diambil. Setelah melalui proses penilaian di antara beberapa alternatif tindakan yang mungkin, akhirnya orang bertindak berdasarkan keyakinan moralitasnya.